Numerologi Parpol

‘number (‘nΛmbә) angka, jumlah; vb memberi angka; menghitung

(Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Wojowasito-Poerwadarminta)

Salah satu babak dalam episode Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 telah dimulai  pada tanggal 9 Juli 2008 malam di salah satu ruang di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol 29 Jakarta. Setelah melalui tahapan kualifikasi yang melelahkan, kini 34 partai politik lama maupun baru berhak berlaga di babak final dalam Pemilu tahun depan yang ditandai dengan pengundian nomor urut partai. Nomor urut menjadi sedemikian penting, sehingga KPU memutuskan untuk mengundi ke-34 angka untuk seluruh partai peserta pemilu dihadapan para Ketua dan Sekretaris Jenderal Partai. Acara ini mempunyai tensi ketegangan yang kira-kira sama dan sebangun dengan acara undian pembagian grup dalam Piala Eropa kemarin….

Simak beragam komentar seputar hasil pengundian nomor urut partai peserta pemilu yang sudah barang tentu menjadi berita menarik untuk dikonsumsi. Kita awali dengan senyum merekah Wiranto yang partainya memperoleh nomor paling wahid, atau Jusuf Kalla yang menganggap nomor 23 bagi Partai Golkar adalah sebuah berkah karena mudah diingat. Yenny Wahid yang berseteru dengan Muhaimin Iskandar boleh-boleh saja mengingkari bahwa nomor 13 bagi PKB tidak mempunyai pengaruh yang signifikan karena dalam kosmologi Jawa angka tersebut bukanlah angka yang ditakuti, meski dalam kenyataannya partainya masih terbelah dan penuh carut-marut. Puan Maharani yang mewakili PDI-P tetap pede dengan angka besar 28 dan tetap optimis merebut kembali suara rakyat seperti pada Pemilu 1999. Tifatul Sembiring menganggap adanya sebuah miracle dari nomor urut PK(S) yang melakukan tranformasi nomor berkelipatan delapan dari nomor 24 (tahun 1999), nomor 16 (tahun 2004) dan nomor 8 (tahun 2009). Sedemikian pentingkah nomor urut bagi sebuah partai?

Interaksi Simbolik

Sejarah angka sudah dimulai sejak manusia purba mengenal pentingnya simbolisasi jumlah benda ke dalam bentuk bilangan. Angka yang kita kenal dan kita pakai sekarang merupakan sebuah proses evolusi panjang perjalanan peradaban manusia. Dari deretan angka 1 sampai 9, lahirlah rumus-rumus aritmetika maupun geometri hingga diciptakannya formula canggih dalam ilmu matematika, fisika, kimia lainnya. Dari Phytagoras hingga Einstein, semua tak terlepas dari angka.

Setiap bangsa mempunyai kosmologi tersendiri untuk memaknai setiap lambang bilangan, seperti bangsa Cina yang sangat menghindari angka empat yang bukan saja dianggap bersudut tajam tetapi juga karena pelafalan angka empat dalam bahasa cina (si atau se)  yang konon homofon dengan kata ’kematian’. Begitupun dengan angka delapan dan sembilan yang lebih dekat dengan mitos hoki dan keberuntungan. Masyarakat barat secara tradisional mempercayai angka 13 dan angka 6 yang berhubungan dengan dunia setan. George W Bush-pun konon tersugesti dengan mengganti nomor rumahnya yang mengandung angka enam dengan angka lain.

Pengkultusan angka juga merembet hingga ke dunia olah raga (sepakbola terutama), sehingga nomor-nomor tertentu seringkali disangkut-pautkan dengan soal ikon, kegeniusan dan skill yang mumpuni dari bintang-bintang sepakbola yang diangap separuh dewa oleh para fans mereka. Di dunia sepak bola Amerika Latin terutama Argentina dan Brasil, nomor 10 dianggap keramat dan hanya pantas dikenakan oleh para superstar sekelas Maradona atau Pele. Klub sepakbola papan atas daratan Inggris dan Eropa, Manchester United memberikan privilege tersendiri untuk pemegang kaus bernomor punggung tujuh yang hanya pantas diisi oleh seorang George Best, Eric Cantona, David Beckham atau Cristiano Ronaldo.

Pada akhirnya nomor dan angka seakan menjadi barang sakral, sehingga para Ketua dan Sekjen Partai dan tentu saja para partisipan mereka berharap memperoleh nomor-nomor cantik dengan logika perhitungan-perhitungan tertentu. Angka ’satu’ jelas merepresentasikan superioritas dan simbol kedigdayaan, nomor ’dua’ adalah lambang kemenangan (victory) selain berharap-harap mewarisi kedigdayaan Golongan Karya yang identik dengan nomor dua di pentas politik era Orde Baru. Nomor tiga terlihat lebih gaya ketika ditunjukkan dalam salam tiga jari, simbol yang lekat dengan anak muda. Atau nomor ’lima’ yang seringkali diasosiasikan dengan perintah-perintah agama tertentu, sedangkan angka delapan dan sembilan tentu saja menawarkan keberuntungan. Angka-angka kembar seperti, 11, 22, atau 33 jelas menawarkan kemudahan untuk diingat oleh pemilih.

Nomor tentu saja bisa menjadi satu alternatif untuk lebih memperkenalkan partai kepada para pemilih, terutama untuk partai-partai debutan. Positioning partai baru yang cenderung lemah bisa tertolong dengan nomor urut partai yang lebih mudah melekat di kepala calon pemilih. Ditengah beragam nama-nama partai baru yang penuh singkatan dan lambang-lambang partai yang cenderung begitu-begitu saja (untuk sekedar tidak menyebut old fashioned), penyebutan nomor urut dianggap lebih mudah dalam menciptakan awareness pemilih. Indo Barometer melalui Direktur Eksekutifnya M. Qodari dalam rilis hasil surveinya menyatakan bahwa dengan jumlah parpol yang sedemikian banyak, masyarakat akan sulit mengingat atau membedakan nama, tanda gambar, pimpinan atau sikap politik antara satu parpol dengan parpol lainnya. (Kompas, 10 Juli 2008).

Dalam konteks inilah, partai politik akhirnya berupaya memanfaatkan nomor urut partai sebagai salah satu simbol dalam melakukan interaksi dengan pemilihnya. Meminjam istilah George Herbert Mead, pendekatan interaksi melalui simbol seperti ini disebut sebagai interaksionisme simbolik (syimbolic interactionism). Leslie White (1968) mendefinisikan simbol sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang mempergunakannya. Dan partai politik di Indonesia berupaya sedemikian rupa melakukan karoseri nilai dan makna tertentu terhadap nomor urut yang dimilikinya sebagai alat untuk meraih simpati pemilih.

Mistifikasi terhadap angka adalah sebuah refleksi dari realitas sosial masyarakat Indonesia yang sangat lekat dengan dunia simbolik, dan ketika ranah spiritual ditransformasikan ke dunia politik, ini membuat sebuah konfigurasi menarik. Dunia politik yang seharusnya merupakan institusi sosial modern dengan rasionalitas-empiriknyanya dipertautkan dengan dunia mistik-tradisonal. Dalam arena pemilihan Kepala Desa, Kepala Daerah hingga Presiden, aroma mistik ini sering tercium dan terselip diantara kumpulan tim sukses. Ketika SBY sukses dalam suksesi kepemimpinan nasional pada tahun 2004, angka dalam tanggal kelahiran SBY yang dipenuhi dengan angka sembilan dianggap sebagai salah satu variabel pendongkrak kesuksesan.

Transformasi Mantra dan Angka

Jika ternyata dunia gaib mempunyai pertautan erat dengan dunia politik, para pemilih dalam Pemilu 2009 nanti seharusnya bisa lebih cerdas membaca dan mewaspadai  mantra-mantra yang telah ditransformasikan kedalam berbagai model mantra modern yang dilontarkan oleh Partai Politik. Bukan rahasia lagi jika janji-janji manis yang dibumbui dengan politik uang (money politic)  menjadi mantra paling populer dan sakti dalam kampanye untuk membius kontestan terutama dari kalangan kelas menengah - bawah. Meskipun pada realitasnya mantra-mantra tersebut jarang sekali didukung dengan data faktual dan pemahaman akan sumber daya yang dimiliki serta kebutuhan masyarakat paling riil.

Setelah angka atau nomor urut partai menjadi sedemikian penting bagi kesuksesan sebuah partai politik sehingga menjadi simbol penting bagi parpol, langkah selanjutnya dari para politisi seharusnya adalah kemampuan untuk melihat lebih jeli lagi deretan angka-angka penting dan istimewa untuk Indonesia.  Angka-angka tersebut antara lain adalah : 107, yang merupakan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dari 177 negara, masih kalah dari Singapura (25), Malaysia (63), Chili (40), Suriname (85) atau Filipina (90) bahkan Vietnam (105) (data 2005).

Angka 9,43 juta merujuk pada pada jumlah penganggur (unemployment) yang ada di Indonesia pada posisi Bulan Februari 2008. Jumlah ini adalah 8,46% dari jumlah angkatan kerja yang ada. Sedangkan angka 34,96 juta adalah deretan angka yang memperlihatkan banyaknya penduduk masih masih hidup dibawah garis kemiskinan. Deretan angka yang kemungkinan akan mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan harga minyak dipasaran global.

Jika mencari angka dalam jumlah digit yang lebih kecil, ada angka 12.000 yang merupakan jumlah korban lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, yang hingga saat ini belum seluruhnya memperoleh keadilan atas bencana yang menimpa mereka. Jika 12.000 masih terlalu besar, satu digit angka terwakili dalam angka 3 yang merupakan nomor peringkat Indonesia dalam ’perlombaan’ korupsi sebagaimana hasil survei terhadap para pelaku bisnis asing di Indonesia yang dilakukan oleh PERC. Untungnya masih ada Filipina yang dianggap jalan ditempat (peringkat 1) dan Thailand yang masih disibukkan dengan peralihan kekuasaan dari pemerintahan sipil ke militer (diperingkat 2). Tentu saja masih banyak angka atau nomor cantik yang diharapkan dapat membukakan hati dan nurani para politisi yang akan bertarung dalam Pemilu nanti.

Pada akhirnya, angka adalah sederetan lambang bilangan yang mempunyai makna, tergantung bagaimana kita memaknainya. Berapapaun nomornya, apapun partainya, mereka yang peduli dan bekerja keras benar-benar untuk rakyat, akan menjadi nomor satu bagi rakyat. Adakah?

Pikiran Rakyat, Fokus, Minggu – 13 Juli 2008

(uncut version)

 

Politik Fotogenik

Akhir-akhir ini atmosfir Kota Bandung terasa menghangat, bukan hanya karena musim kemarau mulai datang atau efek dari pemanasan global (global warming), tetapi karena aktivitas pemanasan (warming up) dari pihak-pihak yang akan maju dalam arena pertandingan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota  Bandung tanggal 11 Agustus 2008. Salah satu bentuk pemanasan dari mereka yang akan maju dalam Pilwalkot tersebut adalah mulai bertebarannya poster-poster bergambar diri sang (bakal) calon kontestan, tentu saja terpasang di lokasi-lokasi strategis hingga sudut-sudut kota.

Ini adalah rumus umum dalam aktivitas demokrasi di Indonesia menjelang hajatan politik bukan hanya dalam proses pemilihan presiden, anggota legislatif (Pusat maupun daerah), pemilihan kepala daerah, hingga pemilihan kepala desa bahkan pemilihan Ketua RT! Format yang digunakan dapat dikatakan seragam, hanya kemasan dan kualitas gambar yang membedakan, semakin tinggi derajat hajatan tersebut, tentu saja semakin bagus dan berkualitas gambar yang dibuat.

Jika ditingkat RT atau kepala desa, cukup menggunting atau meng-cropping foto yang sudah ada dan kemudian digandakan dengan teknik fotokopi, di level yang lebih tinggi foto yang dipergunakan tentu saja merupakan hasil jepretan fotografer profesional dan diedit oleh ahli komputer grafis yang hade pula. Perkembangan teknologi saat ini, terutama teknologi cetak digital  benar-benar dimanfaatkan oleh para kontestan secara optimal.

Ditangan para profesional ini, para kontestan berharap dapat menampilkan potret diri yang secara fisik dapat terlihat good looking dan angle yang bagus yang dapat merepresentasikan citra dan kepribadian positif. Oleh karena itu, jangan berharap akan terpasang poster kontestan yang  sedang baeut, manyun apalagi sedang marah-marah, karena masyarakat akan langsung memberikan stigma negatif terhadap kesan yang ditampilkan tersebut.

Yang paling jamak ditemui adalah wajah-wajah sumringah, dengan senyum yang semanis mungkin dan semirip mungkin dengan iklan pasta gigi.... Di dunia fotografi kita kenal istilah fotogenik, atau orang yang mempunyai daya tarik tersendiri di depan kamera karena pose-pose yang ditampilkan senantiasa memikat dan tampak cantik atau tampan. Maka berlomba-lombalah menjadi orang paling fotogenik diseantero kota....

Ironi Negara Demokrasi

Fenomena pamer foto ini mungkin bukan fenomena khas yang hanya ada di Indonesia tetapi juga jamak ditemui di negara-negara demokrasi lainnya di dunia. Tetapi dengan proses pemilihan colok foto, para kontestan merasa perlu untuk mempengaruhi memori para pemilih dengan tebaran foto-foto sedini mungkin, jauh-jauh hari, bahkan ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mencetak formulir pendaftaran calon.

Dalam format pemilihan kepala daerah saat ini, salah satu pihak yang paling memungkinkan untuk ”promosi” lebih awal, tentu saja para incumbent. Dengan dukungan sumber daya dan otoritas  yang dimiliki, para incumbent dengan sangat leluasa menyelipkan foto diri mereka dalam setiap poster pembangunan, iklan layanan masyarakat, poster kegiatan sosial, olah raga maupun keagamaan, kartu lebaran sampai kalender instansi pemerintah.

Di satu sisi, dengan intensitas tatap muka maupun kemunculan di media massa yang jauh lebih sering dibandingkan dengan calon lainnya, tebaran foto diri tersebut tentu saja merupakan sebuah ironi ketidakpercayaan akan sebuah popularitas yang seharusnya terbangun dalam rentang masa jabatan yang dimiliki sebelumnya. Kebutuhan untuk mensosialisasikan gambar diri, juga menunjukkan sebuah ketidakpercayaan pada angka statistik yang memperlihatkan semakin kecilnya prosentase orang yang buta huruf.

Dengan predikat sebagai negara demokrasi ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India, budaya demokrasi kita ternyata baru berada dalam fase pencitraan secara fisik. Mengacu pada proses pemilihan presiden Amerika saat ini, citra Barrack Obama tidak muncul dari sisi fisik (yang justru menjadi titik lemah dimata kompetitornya), tetapi citra yang dimunculkan adalah kemampuan diri Obama untuk membuat perubahan bagi masyarakat Amerika Serikat yang dirasakan banyak mengalami  kemandegan dibawah kepemimpinan George W. Bush. Tag line kampanye Obama ”Yes We Can” jauh lebih dominan mewarnai setiap kampanyenya ketimbang foto diri Obama. Ini bukan masalah handsome atau tidak handsome, tetapi karena mayoritas masyarakat pemilih Amerika sudah lebih mengedepankan rasionalitas daripada ikatan emosial maupun primordialitas semata.

Predikat negara demokrasi ketiga di dunia sepertinya hanya melihat demokrasi di Indonesia dengan indikator partisipasi (diukur dari persentase partisipasi dalam pemilu)  dan kompetisi (persentase partai terbesar dalam pemilu) sebagaimana dikemukakan oleh Tatu Vanhanen (Iwan Gardono Sujatmiko, 2002). Diakui atau tidak, proses menuju pendewasaan politik pemilih kita saat ini, masih menemui jalan terjal karena elit-elit politik yang seharusnya bisa menjadi patron bagi para pemilih, ternyata lebih menyukai cara-cara instan dalam proses berpolitik. Politik pencitraan jauh lebih memikat untuk dinikmati karena lebih menawarkan aroma selebritas, ketimbang memberikan pencerahan kepada rakyat, tentang apa yang seharusnya menjadi hak dan kewajiban politik masyarakat sebagai warga negara dalam setiap kampanyenya.

Akhirnya, sudut-sudat jalan strategis maupun baliho-baliho iklan yang seharusnya menjadi sumber potensial bagi pendapat asli daerah (PAD) menjadi media yang sangat potensial bagi kampanye para calon kepala daerah (dalam posisi incumbent) yang justru rawan menyedot anggaran keuangan daerah. Luna Maya yang menjadi duta iklan bagi beberapa produk-pun mendapatkan pesaing tangguh. Sungguh ironi negeri demokrasi yang masih dipenuhi politik fotogenik. Satu, dua, tiga,... cheezz!

 Tulisan 5 tahun yang lalu Kompas, Forum, Jumat – 11 Juli 2008

Republik Spanduk

Alhamdulillah, Berbekal kartu Singapore Tourist Pass untuk 2 hari yang saya beli di Ticket Office di Bandara Changi seharga 16 SGD (atau kurang lebih 126.000 IDR) saya bisa naik bus kota, MRT/LRT kemana saja, kapan saja (selama masih beroperasi), dan suka2 kita keliling Singapura (bahkan bisa sampai ke Johor Bhahru).

Jadilah saya naik turun MRT, nyobain berbagai jalur baik yang NW, EW maupun NE.  Kadang diselingingi naik bus kota SBS kalau bosan pake kereta bawah tanah. Saya gak akan cerita tentang kondisi keretanya yang sudah pasti jauh dari kereta komuter kita yang pesing, gak tepat waktu, engap karena bak  kaleng sarden... Bis kotanya apalagi.. Masih mending kita punya Trans Jakarta.. Intinya, saya bisa mengeksplore kecantikan, kemegahan dan keindahan Singapura dengan sempurna...

Walau di enggak-enggak, pada akhirnya kok jadi ngebandingin, semua orang udah pasti  tahu dah bagaimana maju, bersih dan rapinya Singapura. Kalau ada lomba adipura se Asia Tenggara, kayanya mereka akan dapet juara terus kayanya... (Kecuali jurinya bisa disuap..) He3.. Pokoknya mau lomba dan ngebandingin fisik kota dari sisi manapun kayanya kita terima nasib jadi underdog. Ibarat main bola, ya serasa PSSI ngelawan Brazil atau Argentina gitu..

Jadi inget wajah kota sendiri (dan kota-kota lainnya) yang sekarang penuh sesak dengan spanduk. Baik spanduk iklan, mulai dari iklan mobil sampai sedot wc.. Dan terutama spanduk mereka yang pengin dapat kedudukan di 2014. Untuk yang satu ini,   kayanya Singapura kalah telak dari kita, di sana gak ada spanduk iklan bisnis atau pilkada/pileg yang berseliweran di pinggir atau ditengah jalan! Saya jadi berfikir,  apa disana gak pernah ada kampanye atau pemilu ya? Rasanya gak juga.. Meski dikritik gak terlalu demokratis,  Singapura adalah negera yang berbentuk republik yang melegalkan partai politik dan tentu saja pasti melakukan pemilu juga..

Kuncinya saya rasa  konsistensi, bahasa agamanya mungkin istiqomah.   Untuk mendapatkan jabatan mereka tidak mau mengorbankan dan mengkhianati apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat. Bagaimana bisa menjadi pemimpin dan wakil rakyat yang baik, jika untuk mencapainya telah mengotori kota dengan spanduk yang dipasang tanpa etika dan estetika, compang-camping dan lusuh, tanpa mengindahkan keamanan (karena cuma pakai bambu padahal ukurannya supergede), ditempel ditembok orang tanpa ijin, dipaku dipohon (yang jelas2 tidak pro lingkungan hidup), merugikan keuangan negara (daerah) karena tidak bayar pajak reklame dan yang paling enggak itu adalah: foto satu gaya  ala model pasta gigi.  Cheezzz!

12062013, Inspirasi di atas SBS 172